DPR Dukung Sikap Tegas Presiden Prabowo Ambil Tanggung Jawab atas Polemik Whoosh

Langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara terbuka menyatakan siap bertanggung jawab atas polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, terutama dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik seorang kepala negara terhadap proyek strategis yang telah menjadi simbol transformasi transportasi nasional.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyebut langkah Presiden Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanan. “Sebagai kepala negara tentu beliau harus bertanggung jawab. Ini langkah yang patut diapresiasi karena menunjukkan keberanian mengambil alih beban yang selama ini diperdebatkan,” ujarnya, seperti dikutip dari Detik News (6/11/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, juga menyatakan hal senada. Ia menegaskan bahwa dengan pernyataan tegas Presiden, polemik soal utang Whoosh sudah seharusnya diakhiri. “Polemik ini selesai. Pemerintah sudah menyatakan siap menanggung kewajiban, artinya publik tak perlu khawatir berlebihan,” kata Andre dikutip dari TVOneNews. Menurutnya, keputusan tersebut memperlihatkan kepemimpinan yang berani mengambil risiko demi kejelasan proyek nasional.

DPR juga menilai bahwa proyek Whoosh memiliki manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Selain menjadi simbol kemajuan infrastruktur, proyek ini juga menciptakan ribuan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan kawasan baru di sepanjang koridor Jakarta–Bandung. “Pemerintah bukan sekadar menanggung beban, tetapi memastikan manfaat ekonomi dan sosial proyek ini benar-benar kembali ke rakyat,” ujar Lasarus menambahkan.

Meski begitu, kritik tetap muncul dari sebagian kalangan. Beberapa pengamat menilai bahwa pengambilalihan utang oleh negara harus dilakukan secara transparan agar tidak membebani APBN. Pengamat kebijakan publik, Hari Purwanto, menyatakan langkah Prabowo benar secara politik, namun perlu diawasi agar tidak mengorbankan fiskal negara. “Tanggung jawab Presiden adalah bentuk komitmen, tapi mekanisme pembayarannya harus akuntabel,” jelasnya kepada RMOL.id.

Menanggapi hal itu, anggota DPR menegaskan bahwa pemerintah sudah menghitung kemampuan fiskal dengan matang. Utang yang diambil alih—sekitar Rp 1,2 triliun per tahun—masih dalam batas aman dan tidak akan mengganggu stabilitas APBN. Bahkan, sebagian pembiayaan akan dikompensasi dari pendapatan BUMN transportasi dan kerja sama komersial.

Dukungan DPR ini sekaligus menjadi penyeimbang terhadap pandangan negatif yang menilai langkah pemerintah akan membebani rakyat. Faktanya, keputusan Presiden justru dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan investor, memperkuat kredibilitas Indonesia di mata dunia, dan memastikan proyek strategis nasional berjalan tanpa ketidakpastian.

Sikap tegas Presiden Prabowo dan dukungan penuh DPR menandai sinergi baru dalam pemerintahan: keberanian untuk bertanggung jawab sekaligus memastikan setiap kebijakan besar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.